Sebelum Adanya UU Perampasan Aset: Apakah Negara Tidak Bisa Merampas?

Pendahuluan

Isu perampasan aset hasil tindak pidana kembali menjadi sorotan publik seiring dengan pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Tidak sedikit masyarakat yang bertanya: sebelum adanya UU Perampasan Aset, apakah negara sama sekali tidak bisa merampas aset hasil kejahatan?

Jawaban atas pertanyaan tersebut perlu dilihat secara jernih dan proporsional. Secara hukum, perampasan aset sudah dikenal dan diatur sebelum adanya UU Perampasan Aset, namun mekanismenya sangat terbatas, bergantung pada proses pidana, dan kerap tidak efektif dalam memulihkan kerugian negara.

Artikel ini akan mengulas secara komprehensif mekanisme perampasan aset sebelum adanya UU Perampasan Aset, kelemahan sistem lama, serta urgensi pembaruan hukum melalui UU Perampasan Aset Tindak Pidana.

---

Dasar Hukum Perampasan Aset Sebelum UU Perampasan Aset

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Perampasan aset dikenal dalam Pasal 10 huruf b KUHP sebagai pidana tambahan, yaitu perampasan barang-barang tertentu.

Selanjutnya, Pasal 39 KUHP menentukan bahwa barang yang dapat dirampas adalah:

1. Barang yang diperoleh dari tindak pidana; atau
2. Barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Namun, perampasan tersebut hanya dapat dijatuhkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah melalui putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Artinya, tanpa adanya putusan pidana yang menghukum pelaku, negara tidak memiliki dasar hukum untuk merampas aset.

---

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KUHAP mengatur penyitaan dan perampasan barang bukti dalam konteks proses pidana, khususnya:

• Pasal 1 angka 16 KUHAP (definisi penyitaan);
• Pasal 46 KUHAP, yang mengatur pengembalian barang sitaan setelah perkara diputus.

KUHAP menegaskan bahwa:

• barang sitaan dikembalikan kepada yang berhak, kecuali
• hakim dalam putusan pidana menyatakan barang tersebut dirampas untuk negara.

Dengan demikian, KUHAP tetap menempatkan perampasan aset sebagai konsekuensi dari pemidanaan, bukan sebagai mekanisme mandiri.

---

3. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)

Dalam rezim UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, perampasan aset juga dimungkinkan, antara lain melalui:

• Pasal 18 ayat (1) huruf a: perampasan barang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi;
• Pasal 18 ayat (1) huruf b: pembayaran uang pengganti.

Namun, mekanisme ini tetap memiliki keterbatasan serius:

• perampasan aset bergantung pada pembuktian kesalahan terdakwa;
• jika terdakwa meninggal dunia, perkara pidana gugur;
• apabila terdakwa melarikan diri atau tidak dapat dihadapkan ke pengadilan, perampasan menjadi tidak optimal.

Akibatnya, dalam banyak perkara korupsi, pelaku dapat dihukum, tetapi aset hasil kejahatan tidak sepenuhnya kembali kepada negara.

---

4. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)

UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan instrumen yang relatif lebih maju.

Melalui UU TPPU:

• aset hasil kejahatan dapat dirampas;
• pihak ketiga atau nominee dapat dimintai pertanggungjawaban;
• pembuktian terbalik secara terbatas diperkenalkan.

Namun demikian, UU TPPU tetap mensyaratkan adanya tindak pidana asal (predicate crime) dan proses pidana yang kompleks. Dalam praktik, pembuktian hubungan antara aset dan tindak pidana sering menjadi kendala utama.

---

Kelemahan Sistem Perampasan Aset Sebelum UU Perampasan Aset

Berdasarkan praktik penegakan hukum, terdapat sejumlah persoalan mendasar, antara lain:

1. Perampasan aset hanya mengikuti putusan pidana, bukan berdiri sendiri;
2. Apabila pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau perkara dihentikan, aset tidak dapat dirampas;
3. Negara sering kali kalah cepat dibanding pelaku dalam menyembunyikan atau mengalihkan aset;
4. Aset yang secara nyata tidak wajar tidak dapat disentuh hukum karena keterbatasan alat bukti pidana.

Kondisi ini menimbulkan paradoks hukum: keadilan formal tercapai, tetapi keadilan substantif dan pemulihan kerugian negara gagal diwujudkan.

---

Urgensi Hadirnya UU Perampasan Aset Tindak Pidana

UU Perampasan Aset Tindak Pidana hadir untuk menjawab kelemahan tersebut dengan memperkenalkan konsep perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture).

Dalam konsep ini:

• fokus pemeriksaan berada pada keabsahan asal-usul harta;
• aset dapat dirampas melalui putusan pengadilan meskipun pelaku tidak atau belum dipidana;
• negara tetap dibebani kewajiban pembuktian awal;
• pemilik atau pihak yang menguasai aset diberikan hak untuk mengajukan keberatan dan pembelaan.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip internasional, khususnya United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

---

Penutup

Dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya UU Perampasan Aset, negara sebenarnya telah memiliki dasar hukum untuk merampas aset hasil tindak pidana, namun mekanismenya sangat terbatas karena selalu bergantung pada putusan pidana terhadap pelaku.

UU Perampasan Aset Tindak Pidana bukanlah bentuk perluasan kekuasaan negara tanpa batas, melainkan instrumen hukum untuk memastikan bahwa kejahatan tidak memberikan keuntungan ekonomi bagi pelakunya dan bahwa kerugian negara dapat dipulihkan secara optimal.

Dengan pengawasan pengadilan yang ketat dan perlindungan hak-hak warga negara, UU Perampasan Aset diharapkan menjadi langkah progresif dalam mewujudkan keadilan substantif dan pemberantasan kejahatan yang efektif di Indonesia.