Perbedaan KUASA HUKUM Dengan PENASIHAT HUKUM

KUASA HUKUM vs PENASIHAT HUKUM — SAMA ATAU BERBEDA?

Banyak orang mengira dua istilah ini sama.
Padahal… dalam praktik persidangan, perbedaannya bisa menentukan strategi hukum Anda!

Mari kita bongkar dari sudut pandang aturan Mahkamah Agung.

Berdasarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, hakim diwajibkan menerapkan pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum, termasuk memastikan hak atas pendampingan hukum terpenuhi.

Lalu di mana bedanya?

🔹 KUASA HUKUM

✔ Bertindak mewakili klien di persidangan
✔ Mengajukan gugatan, jawaban, bukti, saksi
✔ Menandatangani dokumen hukum
✔ Berdasarkan surat kuasa khusus

Artinya: kuasa hukum bertindak atas nama klien.

🔹 PENASIHAT HUKUM

✔ Memberikan nasihat dan pendampingan hukum
✔ Mendampingi dalam proses pemeriksaan
✔ Tidak selalu bertindak mewakili penuh

Artinya: penasihat hukum lebih menekankan fungsi perlindungan dan pendampingan hak.

Dalam konteks PERMA No. 3 Tahun 2017, istilah “pendamping” atau penasihat hukum menjadi sangat penting, terutama untuk memastikan tidak ada diskriminasi, tekanan, atau pertanyaan yang merendahkan martabat pihak yang berhadapan dengan hukum.

Jadi…
Tidak semua penasihat hukum otomatis menjadi kuasa hukum.
Dan tidak semua kuasa hukum menjalankan fungsi perlindungan sensitif gender sebagaimana ditekankan dalam PERMA tersebut.

Kenapa ini penting?
Karena salah memilih atau salah memahami posisi hukum bisa berdampak pada hak Anda di persidangan.

Apakah Anda hanya didampingi?
Atau sudah diwakili secara penuh?

Jangan sampai hak hukum Anda berjalan setengah jalan.