MENGUPAS DASAR HUKUM KEPALA DESA: KEKUATAN KEWENANGAN DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN DESA

Dasar hukum kepala desa dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya di Indonesia bersumber dari beberapa peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan. Berikut penjelasan ringkas namun lengkap:

---

1. Undang-Undang Utama

Dasar hukum paling utama adalah:

• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  Ini adalah landasan utama yang mengatur:
  • Kedudukan kepala desa
  • Tugas, fungsi, hak, dan kewajiban
  • Kewenangan desa
  • Pengelolaan keuangan desa

Pasal penting:

• Pasal 26 → Kepala desa bertugas:
  • Menyelenggarakan pemerintahan desa
  • Melaksanakan pembangunan
  • Pembinaan kemasyarakatan
  • Pemberdayaan masyarakat desa

---

2. Peraturan Pemerintah (PP)

Sebagai aturan turunan dari UU Desa:

• Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa
  (telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015)

Mengatur lebih teknis:

• Tata cara pengangkatan kepala desa
• Struktur organisasi desa
• Kewenangan dan administrasi pemerintahan desa

---

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

Beberapa Permendagri penting:

• Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
• Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Fungsinya:

• Mengatur struktur perangkat desa
• Mengatur tata kelola keuangan desa secara rinci

---

4. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota

• Dibuat oleh pemerintah daerah setempat
• Mengatur hal-hal spesifik sesuai kondisi daerah, seperti:
  • Tata cara pemilihan kepala desa
  • Penghasilan tetap kepala desa
  • Pengelolaan aset desa

---

5. Peraturan Desa (Perdes)

• Dibentuk oleh kepala desa bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
• Menjadi dasar operasional di tingkat desa
• Harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi

---

6. Prinsip Kewenangan Kepala Desa

Berdasarkan UU Desa, kewenangan kepala desa meliputi:

• Kewenangan berdasarkan hak asal usul
• Kewenangan lokal berskala desa
• Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat/daerah

---

Kesimpulan

Secara hierarkis, dasar hukum kepala desa adalah:

1. UU Desa (UU No. 6 Tahun 2014)
2. Peraturan Pemerintah (PP)
3. Permendagri
4. Perda
5. Perdes

Semua aturan ini menjadi legitimasi bagi kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.