BANYAK YANG TERKEJUT SAAT TAHU JASA PENGACARA TIDAK GRATIS, MUNGKIN DIKIRA SAMA SEPERTI MELAPOR KE KANTOR POLISI

Sebagai advokat, saya sering mengalami situasi yang hampir sama setiap minggu.

Seseorang datang ke kantor dengan semangat ingin menggugat. Ada yang ingin menggugat sengketa tanah, warisan, hutang piutang, perceraian, wanprestasi, atau perkara perdata lainnya. Mereka menceritakan masalahnya dengan sangat rinci dan berharap perkara tersebut segera dibawa ke pengadilan.

Namun suasana sering berubah ketika pembicaraan masuk ke biaya jasa hukum.

Tidak sedikit yang terlihat heran, bahkan ada yang bertanya kembali, “Bukankah kalau memakai pengacara tidak perlu bayar?” atau “Saya kira cukup bayar biaya pengadilan saja.”

Sebagian masyarakat tampaknya masih menganggap menggunakan jasa advokat sama seperti membuat laporan ke kantor polisi yang pada prinsipnya tidak dipungut biaya jasa profesional dari petugas yang menerima laporan.

Padahal keduanya adalah hal yang sangat berbeda.

PENGACARA ADALAH PROFESI, BUKAN LEMBAGA PEMERINTAH

Advokat bukan pegawai negeri dan bukan bagian dari lembaga pemerintah yang dibiayai oleh negara.

Advokat adalah profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat berdasarkan keahlian, pendidikan, pengalaman, serta tanggung jawab profesional.

Ketika seseorang menunjuk pengacara, yang digunakan bukan hanya waktu saat sidang berlangsung, tetapi juga pengetahuan hukum, pengalaman menangani perkara, kemampuan menyusun strategi, menganalisis bukti, membuat dokumen hukum, dan mendampingi klien selama proses berlangsung.

Semua itu merupakan pekerjaan profesional yang memiliki nilai dan tentu tidak dapat dianggap sebagai pekerjaan sukarela.

YANG DILIHAT ORANG HANYA SIDANGNYA

Banyak orang melihat pengacara hanya duduk di ruang sidang selama beberapa menit atau beberapa jam.

Padahal pekerjaan terbesar justru sering terjadi di luar ruang sidang.

Pengacara harus membaca dokumen yang tebal, memeriksa bukti, menyusun gugatan atau jawaban, mempersiapkan saksi, menghadiri mediasi, membuat kesimpulan, hingga mempelajari berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan perkara klien.

Proses tersebut bisa berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

Karena itu, ketika ada honorarium pengacara, yang dibayar bukan sekadar kehadiran di ruang sidang, melainkan seluruh pekerjaan hukum yang dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan klien.

KALAU DOKTER DIBAYAR, MENGAPA PENGACARA TIDAK?

Saya sering memberikan contoh sederhana kepada calon klien.

Ketika seseorang sakit dan datang ke dokter, ia memahami bahwa dokter berhak menerima bayaran atas ilmu dan keahliannya.

Ketika seseorang membangun rumah dan menggunakan jasa arsitek, ia juga memahami bahwa arsitek berhak mendapatkan imbalan atas pekerjaannya.

Lalu mengapa ketika menggunakan jasa pengacara untuk memperjuangkan aset, tanah, rumah, warisan, atau hak bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah, masih ada yang menganggap semuanya harus gratis?

Logika yang adil tentu mengatakan bahwa setiap profesi yang bekerja secara profesional berhak memperoleh imbalan yang layak.

JANGAN SALAH PAHAM TENTANG PROSES HUKUM

Hak memang harus diperjuangkan. Namun memperjuangkan hak melalui jalur hukum memerlukan biaya, waktu, tenaga, dan strategi.

Karena itu, sebelum memutuskan untuk menggugat atau menghadapi perkara di pengadilan, sebaiknya pahami sejak awal bahwa terdapat:

• Biaya perkara pengadilan;
• Biaya operasional penanganan perkara;
• Honorarium pengacara.

Ketiga hal tersebut merupakan bagian yang wajar dalam proses hukum yang profesional.

PENUTUP

Tidak ada yang salah jika seseorang bertanya mengenai biaya jasa pengacara. Justru itu hal yang wajar dan perlu dibicarakan secara terbuka sejak awal.

Namun yang perlu diluruskan adalah anggapan bahwa semua proses hukum harus gratis. Pengacara bukanlah relawan yang bekerja tanpa batas waktu dan tanpa tanggung jawab profesional.

Sebagai advokat, saya selalu menghargai setiap klien yang memahami bahwa jasa hukum adalah sebuah profesi. Sebab di balik setiap gugatan, setiap sidang, dan setiap dokumen yang dibuat, ada ilmu, pengalaman, waktu, dan tanggung jawab yang dipertaruhkan untuk memperjuangkan hak klien.

J. PANGGABEAN, SH., MH.
Advokat dan Konsultan Hukum

📞 WhatsApp: 082167423030
🌐 www.pengacarasumatera.com

#PengacaraMedan #AdvokatMedan #JasaPengacara #KonsultasiHukum #PengadilanNegeriMedan #SengketaTanah #SengketaWarisan #Wanprestasi #HukumPerdata #LegalOpinion #LawyerIndonesia #PengacaraSumatera #JPPanggabeanSHMH #MelekHukum #EdukasiHukum #Medan #SumateraUtara #KeadilanHarusDiperjuangkan #ProfesiAdvokat #InfoHukumIndonesia